TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan data dan opini publik sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus mampu mendengar aspirasi masyarakat secara terbuka, mengolahnya secara ilmiah, lalu menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
"Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Keragaman warga Jakarta menuntut pemerintah menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan mengambil keputusan berbasis data," ujar Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Pemprov DKI Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta selama ini menghimpun masukan masyarakat melalui berbagai kanal, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI, hingga forum partisipasi warga. Berbagai informasi tersebut dimanfaatkan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi kualitas pelayanan, sekaligus menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurut Pramono, pemanfaatan data harus dibarengi dengan keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan masyarakat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintah hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi," tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menyambut baik penyelenggaraan WAPOR Asia Pacific 2026 di Jakarta. Menurutnya, forum internasional tersebut sejalan dengan upaya transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Kemudian, ia menegaskan bahwa Balai Kota Jakarta terbuka untuk menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai konferensi internasional serta menyatakan Pemprov DKI akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.
Konferensi WAPOR Asia Pacific 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini diikuti 110 peserta dari 21 negara yang membahas berbagai isu, mulai dari metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik.
