TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons polemik dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang ramai diperbincangkan karena berada berdekatan tetapi belum memiliki akses penghubung.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, keberadaan fasilitas publik harus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, termasuk pengguna transportasi umum.
Pramono menyebut dirinya telah mengetahui adanya keluhan masyarakat terkait kondisi dua JPO tersebut. Ia meminta jajaran terkait segera mencari solusi agar kedua fasilitas itu dapat terhubung.
"Saya sudah melihat pemberitaan mengenai JPO tersebut. Ternyata memang belum terkoneksi, sehingga akan segera kami bahas agar dapat disambungkan dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat," kata Pramono dalam keterangannya, Selasa, 4 Agustus 2026.
Rencana penyambungan JPO akan dibahas melalui rapat internal Pemprov DKI, termasuk mempertimbangkan aspek teknis pembangunan agar tetap memenuhi standar keamanan dan kenyamanan pengguna.
Sebelumnya, dua JPO di kawasan Rasuna Said menjadi perhatian publik setelah pengguna jalan menemukan adanya dua fasilitas penyeberangan yang berdiri hampir berdampingan, tetapi tidak memiliki jalur langsung yang menghubungkan keduanya.
JPO pertama merupakan fasilitas lama milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara JPO lainnya merupakan fasilitas integrasi yang dibangun untuk mendukung konektivitas antara Stasiun LRT Jabodebek dan Halte Transjakarta Rasuna Said.
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan perubahan fungsi akses terjadi setelah lokasi halte Transjakarta dipindahkan ke kawasan terintegrasi LRT Jabodebek.
"JPO lama sebelumnya menjadi akses menuju halte Transjakarta. Setelah halte berpindah ke area bawah stasiun terintegrasi, pengguna diarahkan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek," ujar Dinar.
Menurutnya, penyambungan kedua JPO tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat sejumlah kendala teknis. Salah satunya perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter dengan jarak antarjembatan yang hanya sekitar 60 sentimeter.
"Perlu kajian lebih lanjut agar penghubung yang dibangun tetap memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta memastikan akan mencari solusi terbaik agar fasilitas transportasi publik tersebut dapat berfungsi secara optimal. Masyarakat pun berharap konektivitas kedua JPO segera diwujudkan sehingga akses menuju transportasi umum menjadi lebih mudah dan efisien.
