TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menata kawasan pedagang di Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menciptakan ruang usaha yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Penataan yang berlangsung pada 24–31 Agustus 2026 tersebut, mencakup 614 pedagang yang telah disiapkan lokasi penempatan baru.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan di Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, serta 45 pedagang lainnya di sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Hal itu disampaikan Gubernur Pramono saat meninjau lokasi penempatan baru pedagang, Selasa, 1 September 2026.
"Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya," ujar Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Pemprov DKI Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Pramono mengakui penataan kawasan Kramat Jati bukan perkara mudah. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal 1970-an atau selama lebih dari 50 tahun. Meski demikian, ia menegaskan penataan tetap diperlukan untuk menciptakan ketertiban di Jakarta.
(Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. [Foto: Pemprov DKI Jakarta])
"Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan," katanya.
Menurut Pramono, proses penataan dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pedagang, tokoh masyarakat, dan pengurus paguyuban.
Pemprov DKI memilih pendekatan dialogis dan humanis agar penataan tidak sekadar memindahkan pedagang, tetapi juga memastikan mereka tetap dapat menjalankan usaha.
Sebagai bentuk dukungan selama masa transisi, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi pasar selama enam bulan bagi seluruh pedagang yang direlokasi. Besaran retribusi yang dibebaskan mencapai Rp180 ribu per bulan atau sekitar Rp6 ribu per hari.
Selain itu, pemerintah melakukan perbaikan sejumlah fasilitas di lokasi binaan. Perbaikan meliputi saluran air dan sirkulasi udara, termasuk penambahan kipas angin, untuk meningkatkan kenyamanan dan higienitas lingkungan berdagang.
Pemprov DKI juga menyiapkan skema pemberdayaan ekonomi bagi para pedagang. Salah satu gagasan yang tengah dibahas yakni pembentukan koperasi pedagang untuk memperkuat rantai pasok.
Koperasi tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung penyediaan ikan segar dengan harga terjangkau, termasuk untuk rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
"Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang," ucapnya.
Di sisi lain, Pramono meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) memperluas publikasi mengenai keberadaan lokasi binaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu pedagang mendapatkan kembali pelanggan setelah berpindah dari lokasi sebelumnya.
Pemprov DKI juga menyiapkan lokasi penyangga untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sementara di lokasi utama. Lahan tambahan yang berada tidak jauh dari kawasan Kramat Jati itu ditargetkan siap digunakan dalam waktu tiga pekan.
"Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna," ungkapnya.
Meski mengedepankan pendekatan humanis, Pramono menegaskan penataan tetap memiliki batas yang jelas. Ia mengatakan, pedagang yang nantinya kembali berjualan di badan jalan akan ditertibkan dan dikenakan sanksi.
"Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyambut baik penataan yang dilakukan melalui dialog dengan pedagang.
Ia mengatakan pihaknya telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk memanfaatkan lokasi binaan yang telah disediakan pemerintah.
"Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah," imbuh Muhtarom.
Muhtarom juga mengapresiasi perhatian Pemprov DKI dan berharap komunikasi antara pemerintah dan pedagang terus berjalan selama masa transisi.
"Kami berterima kasih atas kebijakan dan perhatian Bapak Gubernur, serta kami berkomitmen menjaga ketertiban bersama selama proses penyiapan sarana tambahan berlangsung," tuturnya.
