TVRINews - Jakarta
Pemerintah Korea melakukan perombakan kelembagaan negara untuk mendukung transisi energi listrik terbarukan. Pada bulan Oktober 2025, Korea membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan, guna mengawal target transisi sumber energi baru kelistrikan.
“Menurut saya, reformasi terbesar bersifat kelembagaan. Pada bulan Oktober tahun lalu, Korea bahkan membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan, yang ditempatkan di dalam kementerian perindustrian.
Dengan demikian, pihak industri dapat menanggapi atau meninjau kembali target-target ambisius yang diajukan oleh divisi-divisi yang menangani masalah lingkungan,” ujar Kepala tim Pasar Energi & Solusi Kebijakan di Solutions for Our Climate (SFOC), Gahee Han, melalui sambungan Zoom pada kegiatan workshop the Indonesian Next Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh FPCI dan Korea Foundation, dikutip Selasa 11 November 2026.
Guna mendukung transisi energi terbarukan, Pemerintah Korea melakukan tiga perubahan konkret yang spesifik, di antaranya pertama adalah pengaturan lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kedua kebijakan energi terbarukan, dan yang ketiga target energi terbarukan sebesar 100 gigawatt.
“Terdapat tiga perubahan konkret yang sangat spesifik terkait energi terbarukan,” ujar Han.
Pertama, sebelumnya pengaturan jarak dan lokasi pembangkit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berada sejauh 500 meter, hingga 1 kilometer dari permukiman atau jalan raya, kini pemerintah Korea melonggarkan batasan tersebut.
“Pertama, aturan mengenai lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah daerah menerapkan aturan jarak minimum yang justru menghambat pemanfaatan lahan luas yang ideal untuk PLTS. Aturan tersebut mengharuskan lokasi pembangkit berada sejauh 500 meter, hingga 1 kilometer dari permukiman atau jalan raya. Hal ini menjadi hambatan besar, dan pemerintahan saat ini telah berhasil melonggarkan batasan tersebut, jelas Han.
Lanjut Han, kedua kebijakan energi terbarukan mengubah skema subsidi yang lebih efisien, dari skema sebelumnya yang belum memadai bagi sektor energi terbarukan.
“Kedua, terkait kebijakan energi terbarukan yang sudah berjalan selama satu dekade; skema subsidi yang ada sebelumnya dinilai sangat tidak efisien sehingga gagal memberikan insentif yang memadai bagi sektor energi terbarukan. Skema tersebut baru saja dihapus, dan kami mengharapkan skema subsidi yang baru akan diluncurkan tahun depan, lanjutnya.
Ketiga, Pemerintah Korea menargetkan energi energi terbarukan sebesar 100 gigawatt yang merupakan gabungan antara energi surya dan energi angin.
“Ketiga, Korea telah menetapkan target energi terbarukan yang ambisius sebesar 100 gigawatt. Target ini mencakup gabungan antara energi surya dan angin. Target tersebut telah diumumkan secara resmi oleh menteri dan presiden, bahkan pada bulan Mei lalu, target ini untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam dokumen resmi pemerintah,” jelas Han.
Transisi energi terbarukan yang sedang dijalankan Korea juga menyasar kebutuhan permintaan energi yang didorong oleh artfisial intelijen (AI).
Di Korea, pertumbuhan permintaan energi yang didorong oleh AI kini menjadi fokus utama dalam berbagai diskusi. Isu ini benar-benar telah menjadi perhatian serius.
Anda dapat melihat linimasa di sisi kiri, di mana pemerintah telah mengamankan pendanaan iklim dalam jumlah besar, yakni mencapai 2,9 triliun won Korea. Sementara di sisi kanan, terdapat daftar kebijakan terkait energi surya dan energi lepas Pantai,” kata Han.
