TVRINews - Jakarta
Energi fosil menjadi, salah satu sumber andalan energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Melihat energi fosil yang sulit diperbaharui serta dinamika geopolitik yang sedang terjadi saat ini, tentunya mendorong sejumlah negara beralih menggunakan energi surya.
Indonesia dan Korea memiliki potensi yang besar mengembangkan dan mengaplikasikan energi listrik panel surya dalam masa depan transisi energi, terutama pada energi hijau.
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo menjelaskan program 100 gigawatt peak sudah menjadi kebutuhan dalam sistem energi saat ini. Dia menilai pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah strategis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan peralihan energi surya yang ditandai dengan groundbreaking PLTS 100 gigawatt peak pada Agustus 2026 lalu.
“Program 100 gigawatt peak ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mendobrak kebuntuan dalam sistem energi saat ini, dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bagaimana perkembangan program 100 gigawatt ini?”
“Presiden pertama kali memperkenalkan program 100 gigawatt peak. Saat itu, program tersebut mencakup 80 gigawatt yang didistribusikan di tingkat desa dengan kapasitas 1 megawatt dan penyimpanan energi sebesar 4 megawatt-jam di setiap desa yang tersebar di 80.000 desa,” jelasnya pada kegiatan workshop the Indonesian Next Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh FPCI dan Korea Foundation, dikutip 11 November 2026.
Deon mengatakan, krisis energi kemudian menyebabkan kenaikan harga komoditas energi sejak bulan Maret 2026 yang juga diperparah oleh konflik Amerika, sehingga pemerintah Indonesia berupaya mengurangi penggunaan tenaga fosil serta jenis pembangkit listrik yang dinilai kurang efisien.
“Hal ini dipicu oleh krisis energi dan kenaikan harga komoditas energi yang terjadi sejak bulan Maret diperparah oleh konflik yang melibatkan Amerika Serikat, sehingga pemerintah berupaya mengurangi penggunaan diesel serta jenis pembangkit listrik lain yang dinilai kurang efisien,” katanya.
Skenario pengembangan listrik tenaga surya menjadi pilihan yang solutif di tengah tingginya harga komoditas energi. Selain berfokus ke desa-desa, distribusi listrik tenaga surya juga didistribusikan ke skala utilitas besar menggantikan penggunaan diesel, serta operasional yang tidak efisien dari pembangkit listrik berbahan bakar gas atau batu bara.
“Oleh karena itu, pada bulan Agustus, muncul skenario pengembangan yang lebih berfokus pada pembangkit listrik tenaga surya berskala utilitas (utility-scale solar). Jadi, terdapat pergeseran narasi dari yang sebelumnya berfokus pada tingkat desa (skala terdistribusi), kini beralih ke skala utilitas besar yang menggantikan penggunaan diesel, serta menggantikan operasional yang tidak efisien dari pembangkit listrik berbahan bakar gas maupun batu bara.
Meski masih ada inisiatif yang ditujukan untuk wilayah perdesaan, skalanya tidak sebesar kapasitas 80 gigawatt yang diperkenalkan dalam rancangan ulang program 100 gigawatt-peak,” lanjut Deon.
Proyek tenaga surya berskala besar mampu menghadirkan energi terbarukan, membangun ketahanan energi bagi Indonesia, dan prinsip keadilan. Penggunaan energi listrik surya di Indonesia sekaligus mampu mendorong perekonomian di tingkat desa, berbasis komunitas dan keperluan kegiatan lainnya untuk masyarakat.
“Menurut IESR, proyek-proyek berskala besar ini tidak hanya mampu menghadirkan energi terbarukan dan membangun ketahanan energi bagi Indonesia, tetapi juga dapat mengintegrasikan prinsip transisi yang adil. Ini adalah prinsip keenam yang telah kami soroti sejak awal tahun ini; bahwa program 100 gigawatt tersebut tidak semata-mata berfokus pada proyek skala utilitas, melainkan juga diarahkan untuk menyediakan energi bagi desa-desa dengan cara yang sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa, berbasis komunitas, dan seterusnya,” ujar Deon.
Kepala tim Pasar Energi & Solusi Kebijakan di Solutions for Our Climate (SFOC), Gahee Han, menyampaikan Indonesia menaruh perhatian terhadap transisi energi listrik yang menggunakan energi terbarukan yang kemudian menjadi sinyal yang positif bagi perubahan penggunaan energi dan mulai secara bertahap meninggalkan penggunaan energi fosil untuk tenaga kelistrikan.
“Saya juga mendengar bahwa Presiden Indonesia memiliki ambisi yang sangat kuat. Menurut saya, hal ini memberikan sinyal yang sangat positif bagi pasar,” ujarnya pada kegiatan workshop the Indonesian Next Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh FPCI dan Korea Foundation.
Han mengatakan pemerintah Korea mulai melakukan penghentian bertahap (phase out) pembangkit listrik tenaga batu bara untuk beralih kepada energi hijau atau terbarukan yang ramah lingkungan.
“Korea telah mengambil dua langkah penting pada COP31 di Berlin tahun lalu (2025). Pertama, Korea bergabung dengan aliansi energi yang berkomitmen untuk melakukan penghentian bertahap (phase-out) pembangkit listrik tenaga batu bara. Kami juga berjanji untuk menyusun roadmap penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut,” katanya.
Lanjut Han, Solutions for Our Climate (SFOC) bekerjasama dengan pemerintah Korea menargetkan batas ambang tinggi pengurangan emisi sebesar 61% yang sejalan dengan upaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat celsius.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan roadmap penghentian bertahap ini. Kedua, Korea telah menyerahkan target Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah diverifikasi. Target ini menetapkan ambisi yang sangat tinggi batas atasnya mencapai pengurangan emisi sebesar 61%, yang sejalan dengan upaya membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius,” lanjutnya.
Pihaknya sangat ambisius mencapai target pengurangan penggunaan tenaga fosil, dengan cakupan target pengurangan emisi sektor tenaga listrik lebih dari 70 persen, sementara sektor industri sebanyak 25 persen.
“Jadi, menurut saya, target kami sangat ambisius. Jika melihat rincian per sektor dalam tabel tersebut, sektor ketenagalistrikan harus melakukan pengurangan emisi lebih dari 70%, sementara sektor industri hanya sekitar 25%. Dengan demikian, sektor ketenagalistrikan memikul beban terbesar dalam upaya ini,” ujarnya.
Han mengatakan, pengurangan energi fosil untuk kelistrikan perlu upaya serius, maka Presiden Korea, Lee Jae Myung menekankan perlunya transisi energi hijau secara menyeluruh.
“Pada bulan Maret lalu, Presiden Korea secara terbuka menyatakan bahwa situasi saat ini begitu serius. Beliau menekankan perlunya transisi hijau yang menyeluruh untuk meraih berbagai peluang. Ini merupakan sinyal yang sangat penting,” katanya.
