TVRINews, Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah dengan memulai pemilahan dan pengolahan dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Rano mengungkapkan, Jakarta menghadapi persoalan timbulan sampah yang mencapai sekitar 9.000 ton setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.500 ton di antaranya dikirim ke TPST Bantargebang.
Menurutnya, tingginya volume sampah mengharuskan Jakarta meninggalkan pola pengelolaan konvensional yang hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan. Masyarakat perlu dilibatkan untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
“Besarnya volume sampah menuntut perubahan pola pengelolaan. Harus melakukan transformasi sistem. Kalau dulu hukum angkut buang, sekarang tidak bisa lagi. Kita harus lakukan kurangi, pilah, olah dari sumbernya,” ujar Rano saat menghadiri Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema “Merawat Pertiwi” di Gallery Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 November 2026.
Rano menilai, perubahan tersebut dapat dimulai melalui langkah sederhana, yakni memisahkan sampah organik dan anorganik di lingkungan rumah tangga. Sampah organik berupa sisa makanan dan sayuran dapat diolah menjadi kompos dengan teknologi sederhana, salah satunya metode Takakura.
Ia bahkan mengaku telah mengenal metode pengomposan tersebut sejak 2010. Menurutnya, sampah rumah tangga yang selama ini dianggap tidak berguna sebenarnya masih memiliki potensi untuk diolah menjadi produk bermanfaat.
“Setiap hari pasti ada sisa sayuran atau makanan yang kita buang. Ternyata, dengan teknologi Takakura, sampah tersebut bisa diolah menjadi kompos. Kita harus mulai mengubah cara pandang bahwa sampah bukan sekadar sesuatu yang dibuang, tetapi juga memiliki nilai manfaat,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 pada 22 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun kebiasaan memilah sampah.
Hasilnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah pada periode Juni hingga Oktober 2026 tercatat mencapai sekitar 37 persen. Rano menyebut capaian tersebut sebagai perkembangan positif yang perlu terus ditingkatkan melalui konsistensi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta tidak ditentukan oleh pemerintah semata, melainkan kesadaran warga untuk terlibat langsung.
“Tidak ada kehebatan gubernur maupun wakil gubernur. Yang hebat adalah ketika masyarakat Jakarta sadar untuk memilah dan mengolah sampah,” ungkap Rano.
Saat ini, Jakarta telah memiliki 2.238 bank sampah, 481 Sekolah Adiwiyata, 499 Kampung Proklim, serta 387 Satuan Karya Pramuka Kalpataru yang turut berkontribusi dalam gerakan pengelolaan lingkungan.
Selain pengomposan, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong pemanfaatan sampah organik melalui budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (BSF). Metode ini dapat mengolah sampah organik sekaligus menghasilkan bahan pakan ternak yang memiliki nilai ekonomi.
Rano menambahkan, upaya mengatasi persoalan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah, komunitas, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga rumah tangga. Di samping membangun kesadaran, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung agar pemilahan dan pengolahan sampah dapat berjalan optimal.
Masyarakat juga didorong menerapkan prinsip reuse dan refill dengan menggunakan kembali barang yang masih layak serta mengurangi ketergantungan terhadap kemasan sekali pakai. Barang yang sudah tidak digunakan pun dapat dialihkan kepada orang lain agar tetap memiliki nilai guna.
“Tidak ada cara lain sekarang, kita harus bekerja sama. Persoalan sampah ini merupakan persoalan kita semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung berbagai upaya dan gagasan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” tutup Rano.
Pemprov DKI Jakarta berharap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi transformasi pengelolaan sampah. Dengan pengurangan dan pemilahan sejak dari rumah, beban TPST Bantargebang diharapkan dapat ditekan secara bertahap.
