TVRINews, Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan transformasi sektor transportasi sebagai langkah untuk menekan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Jakarta menuju Net Zero Emission pada 2050.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis 20 Agustus 2026.
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” tandasnya.
Ia menilai ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi menjadi salah satu faktor tingginya emisi dari sektor transportasi. Karena itu, Pemprov DKI mengoptimalkan transportasi publik melalui Pull Strategy sekaligus menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dengan Push Strategy. Langkah tersebut diarahkan untuk menargetkan pangsa transportasi publik hingga 55 persen pada 2045.
Adapun Pull Strategy dilakukan dengan memperluas jaringan Transjabodetabek, MRT, dan LRT, serta mengembangkan kawasan Transit-Oriented Development (TOD). Sementara Push Strategy berfokus untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone, dan Electronic Road Pricing.
Selain itu, Pemprov DKI mempercepat peralihan armada angkutan umum ke kendaraan listrik. Jumlah bus listrik yang saat ini mencapai 500 unit ditargetkan meningkat menjadi 10.047 unit pada 2030, sehingga seluruh armada TransJakarta dapat terelektrifikasi.
Transformasi transportasi juga didukung pemanfaatan teknologi melalui Intelligent Transportation Systems (ITS) untuk mengelola lalu lintas secara lebih cerdas dan efektif. Melalui sistem ini, lebih dari 8,7 juta ton CO₂e berhasil dikurangi.
Transformasi transportasi rendah emisi diharapkan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan Jakarta yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
