TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh jajaran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Ibu Kota. Salah satu yang menjadi perhatian adalah risiko kebakaran di kawasan permukiman padat di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.
Pramono menilai Jakarta membutuhkan sistem penanganan bencana yang mampu bergerak cepat mengingat statusnya sebagai kota global. Menurutnya, antisipasi sejak dini menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak ketika bencana terjadi.
"Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting," ujar Pramono, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ia menegaskan penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, aparat keamanan, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.
"Sinergi seluruh unsur menjadi kunci utama, yaitu antara perangkat daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat," katanya.
Pramono secara khusus meminta jajaran Pemprov DKI memperketat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran. Kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dinilai membutuhkan perhatian lebih selama periode kemarau.
"Potensi kebakaran sekarang ini cukup tinggi, terutama di wilayah yang padat penduduk. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran benar-benar melakukan antisipasi dan menjaga kondisi tersebut," tegasnya.
Selain kebakaran, persoalan banjir juga menjadi bagian dari pembahasan dalam Rakorda. Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta daerah di sekitar Jakarta dalam menangani persoalan sungai yang melintasi batas administrasi.
Untuk wilayah Jakarta, Pemprov DKI memprioritaskan pembebasan lahan yang dibutuhkan dalam penataan sejumlah sungai. Sementara pembangunan turap menjadi bagian yang ditangani pemerintah pusat.
"Untuk persoalan yang berkaitan dengan perbatasan antarwilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI fokus pada pembebasan lahan, seperti di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama," jelas Pramono.
Penanganan Tak Berhenti Saat Bencana
Pramono juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak selesai ketika fase tanggap darurat berakhir. Pemulihan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia menyebut sejumlah perangkat daerah akan dilibatkan sesuai dengan kebutuhan penanganan, mulai dari urusan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi.
"Penanganan di Jakarta dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial. Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, sampai Dinas Pendidikan memiliki peran masing-masing karena pemulihan setelah kejadian juga sangat penting," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan Rakorda menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurutnya, pembahasan tidak hanya mencakup respons ketika bencana terjadi, tetapi juga kesiapan jalur evakuasi, persediaan logistik, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat yang harus mengungsi.
"Rakorda ini kami harapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan Jakarta, termasuk dalam pemetaan jalur evakuasi, kesiapan logistik dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum," ujar Marulitua.
Rakorda Penanggulangan Bencana DKI Jakarta 2026 mengusung tema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang”. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi risiko bencana di Jakarta.
