TVRINews, Jakarta
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah. Rencana tersebut mencakup Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, tambahan anggaran itu dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan menanggapi pengumuman Presiden Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah.
“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan daerah,” ujar Sultan, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Sultan mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan secara produktif dan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan perencanaan penggunaan anggaran, terutama untuk belanja modal yang mendukung pembangunan daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja yang lebih produktif dan berdampak. Sebaiknya penyaluran insentif anggaran ke daerah juga mempertimbangkan proposal belanja yang disiapkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penambahan anggaran bagi daerah dalam waktu dekat. Tambahan tersebut akan dialokasikan sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Prabowo.
Presiden menjelaskan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari hasil efisiensi belanja negara, khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai masih memiliki ruang penghematan.
Menurut Prabowo, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan potensi penghematan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan.
“Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi,” ujar Prabowo.










